My First Blog…..Enjoy Everyone!^_~

13 02 2009

Well, actually I am not a kind of person who loves to share the detail of my life . But, just for you my beloved lectures ever, Mr. Budi Rahardjo version 3.1, I’ll do it….

I like controversial issues. I love to use harsh language. that’s way, I hate to share it with other people. Because I know, not all people can accept my way in thinking and speaking. My first writing will be about corruption. I need to write this in order to meet the requirements of my scholarship draft. Here it goes…enjoy….


Jalan Panjang Menuju Negara Bebas Korupsi

Bila anda ditanya mengenai apa yang paling dibanggakan dari bangsa dan negara Indonesia, mungkin sebagian besar dari Anda dapat langsung menjawab dengan cepat. Jawaban yang akan kita dengar mungkin bervariasi mulai darikekayaan sumber daya alam Indonesia, keberagaman budaya dan warisan leluhur hingga kehebatan anak bangsa dalam ajang olahraga bulutangkis di tingkat dunia. Tetapi bila pertanyaan itu diajukan kepada mereka yang kritis, pastilah lidah mereka menjadi kelu untuk menjawab.

Di dalam pikiran saya berkelebat ingatan tentang bagaimana sebuah paradoks sedang kita tonton bersama. Negara yang kaya sumber daya alam tetapi tidak mampu mengolahnya dengan baik, budaya dan warisan leluhur kita justru dipatenkan oleh negara lain, dan prestasi olahraga bulutangkis perlahan tapi pasti mulai memudar. Tetapi di ruang lain otak saya, rasanya saya mampu menjawab pertanyaan tersebut. Indonesia berhasil menaikkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dari posisi 3 dunia ke posisi puncak di tahun 2004. Dan sejak tahun 1996 hingga tahun 2007, kita dilansir tidak pernah beranjak dari angka 3[1]. Suatu ironi memang, saya seharusnya malu karena angka ini mengindikasikan bahwa moralitas, kepercayaan, dan pembangunan ekonomi bangsa sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Mengapa saya sampai berani mengatakan hal tersebut membanggakan karena saya yakin bila negara lain yang dijarah hingga miliaran dollar seperti ini tentunya negara tersebut sudah gulung tikar alias bangkrut.

Untuk mencari jawaban yang lebih relevan untuk pertanyaan di atas, saya pun mencoba menilik kembali buku sejarah zaman SD, SMP, dan SMA. Untuk sejenak saya pun terhanyut membayangkan peristiwa heroik yang terjadi pada masa itu untuk mencapai Indonesia merdeka. Hingga tahun 1945, Indonesia masih mampu menegakkan kepalanya untuk mengukir sejarah tetapi selepas tahun 1945 jangankan untuk menulis, untuk menoleh ke belakang saja kita tidak sanggup karena sekarang musuh kita bukanlah penjajah melainkan bangsa kita sendiri. Ya, penjahat perang yang telah membawa negara ini ke dalam penderitaan kemiskinan yang panjang, kualitas hidup yang buruk serta krisis multidimensi adalah bagian dari bangsa ini juga yang secara keji menjarah dan merampok uang rakyat melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari tiga modus operandi para penjahat perang di atas,yang paling sering didengung-dengungkan adalah korupsi. Berbagai iklan layanan masyarakat, spanduk, poster, hingga sticker dikerahkan untuk menyampaikan pesan pemberantasan korupsi. Tetapi efektivitas usaha ini masih menjadi tanda tanya besar. Tulisan ini selanjutnya akan mengajak Anda untuk memahami lebih jauh apa sebenarnya korupsi itu, bagaimana tahapan perkembangan korupsi, apa saja wujud-wujudnya, bencana yang diciptakannya hingga upaya melahirkan budaya anti korupsi.

Korupsi adalah kata serapan dari bahasa Inggris ‘corrupt’ yang artinya menggunakan kekuasaan untuk melakukan hal-hal ilegal demi imbalan uang atau kesempatan. Pada dasarnya ‘corrupt’ berasal dari bahasa Latin yaitu ‘com’ yang artinya bersama-sama dan ‘rumpere’ yang berarti pecah atau jebol. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dari pengertian inilah, harusnya kita mampu menganalisis bahwa tindakan korupsi umumnya tidak dapat dilakukan sendirian melainkan berkelompok di bawah naungan suatu instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang pengurusnya menggunakan kekuasaan publik untuk “menyejahterakan diri pribadi dan golongannya”. Apapun definisinya, akibat tindakn inilah terjadi kerusakan, pecah,dan jebolnya organ-organ tubuh negara kita.

Sebelum memulai perang terhadap korupsi ada baiknya kita mengenal latar belakang dan tahapan perkembangan korupsi. Menurut Bapak Imam Prasodjo dalam salah satu seminarnya tentang korupsiada 3 tahapan yang akan dilalui oleh seorang koruptor,yaitu:

  1. corruption by need (kebutuhan)

Sering kita mendengar bahwa penghasilan yang terbatas menjadi pemicu terjandinya korupsi. Korupsi jenis ini timbul bila ada salah kebutuhan mendesak seperti anggota keluarga jatuh sakit, anak melanjutkan studi, dll. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ini seseorang akhirnya korupsi.

  1. corruption by greed (kerakusan)

Tahapan korupsi mulai berkembang saat ang koruptor mulai naik status dan kedudukannya. Gaya hidup yang mewah akibat tuntutan perannya membuat sang koruptor akan terus korupsi karena gaji berapapun rasanya tidak akan pernah cukup bagi pemenuhan nafsunya.

  1. corruption by system

Tahapan inilah yang paling parah karena korupsinya sudah tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi dan perseorangan melainkan korupsi telah menyatu dengan sistem yang ada dan dilaksanakan berjamaah oleh seluruh komponen sistem. Sistem dibuat berbelit-belit agar peluang untuk mark up dan korupsi selalu terbuka lebar.

Bila korupsi sudah melebur dengan sistem yang ada sudah pasti akarnya pun membenam ke semua lapisan masyarakat dan memaksa saya, Anda, dan mereka menganggap praktek korupsi sebagai sesuatu yang lumrah sebagaimana diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 1960-an bahwa korupsi telah menjadi budaya masyarakat. Atau pendapat Edward Shils yang menyebut korupsi sudah berkembang menjadi ‘tacit knowledge’ yang menggerakkan hampir seluruh kesadaran kolektif bangsa. Masyarakat sadar bahwa korupsi itu salah tetapi tidak bisa hidup tanpanya[2]. Korupsi seakan menjadi “kebenaran dalam kesalahan”.

Diakui atau tidak, kita sudah tidur satu selimut dengan korupsi selama puluhan tahun. Jenis korupsi secara garis besar ada 3 yaitu: korupsi administratif, korupsi hukum, dan korupsi diskresi. Korupsi administratif merupakan korupsi yang paling akrab dengan kita. Korupsi jenis ini memungkinkan pelakunya untuk melakukan korupsi sesuai hukum yang berlaku yaitu dengan meminta imbalan atas pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan. Korupsi jenis ini kita temukan semenjak kita dilahirkan ke bumi Indonesia hingga kita dikubur ke liang lahat, berawal dari pembuatan akta kelahiran, KTP, SIM, KK, Paspor, Surat Ahli Waris hingga Surat Keterangan Wafat. Semua proses pengurusannya memerlukan uang pelicin agar cepat dan mudah selesai. Korupsi jenis ini sudah dianggap biasa dan wajar. Masyarakat dan pegawai birokrasi seperti sudah sama-sam tahu. Dari sini kita perlu meyadarkan masyarakat bahwa pengurusan surat-surat di atas memang merupakan pekerjaan pegawai birokrasi dan sebagai upahnya mereka sudah mendapatkan gaji setiap bulannya. Adapun pengurusannya dipercepat memang sudah seharusnya demikian.

Korupsi jenis lain yaitu korupsi hukum, korupsi jenis ini secara gamblang telah melanggar hukum. Contohnya saja bila terjadi pelanggaran lalu lintas, sudah menjadi rahasia umum bila kasus dapat segera ditutup bila ada transaksi ‘uang damai’. Korupsi rupanya tidak mau menyerah, dari waktu ke waktu selalu berusaha bertransformasi dari suatu wujud ke wujud lainnya agar selalu dapat diterima. Akhirnya lahirlah korupsi diskresi, menurut saya ini adalah bentuk korupsi paling canggih. Bagaimana tidak, inilah bentuk korupsi yang memudahkan para wakil rakyat merenovasi istana-istananya dan mendapat uang tunjangan tambahan setiap bulannya. Menurut pakar hukum dan tata negara, Denny Indrayana, dengan adanya kebijakan ini para koruptor dapat berlindung di bawah payung hukum atas nama kebijakan yang menguntungkan mereka.

Dari serangkaian penjabaran mengenai korupsi berarti kita sudah melewati satu langkah penting yaitu mengenali musuh kita. Langkah selanjutnya adalah melihat apa saja yang telah dirusak oleh musuh kita dan bagaimana cara membangunnya kembali.

Ibarat sebuah penyakit, korupsi membawa serangkaian dampak buruk yang menyerang semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meluasnya korupsi sebagi permasalahan yang muncul ke permukaan di negara-negara berkembang otomatis mengurangi dukungan dari negara donor untuk memberikan bantuan pembangunan. Kepercayaan investor pun turun akibat tingkat korupsi yang begitu tinggi. Hal ini tentu mengganggu pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan karena modal yang dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengolah sumber daya alam tidak dapat diperoleh.Padahal dengan dibukanya sumber-sumber usaha caru kita mampu mempekerjakan penduduk dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam tubuh pemerintah sendiri, besarnya biaya pembangunan tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh.Abnyak anggaran proyek yang di-mark up dan penggunaannya bocor disana-sini. Tentunya dalam hal ini rakyatlah yang paling dirugikan. Fasilitas publik tidak memadai padahal uang rakyat yang dihabiskan sudah cukup besar dan negara terpaksa berhutang untuk menambal APBN. Tidak berhenti sampai disitu, kehancuran yang lebih dahsyat adalah demoralisasi nilai-nilai bangsa. Jika hanya kondisi ekonomi yang terpuruk mungkin kita butuh 5 samapi 10 tahun untuk memperbaikinya tetapi bila nilai-nilai masyarakat yang mengalami pergeseran bukan tidak mungkin kita memerlukan satu generasi (30 tahun) untuk memulihkannya.

Untuk melihat implikasi lanjutan, ada pertanyaan menarik yang dberikan oleh seorang moderator talkshow di sebuah stasiun televisi. Mana yang lebih penting untuk dibasmi korupsi, perjudian, atau prostitusi? Orang yang ditanya menjawab kesemuanya sama pentingnya. Tetapi menurut saya korupsi lebih urgen untuk dibasmi. Bayangkan saja, walaupun pihak kepolisian setiap hari melaksanakan razia pembersihan judi dan prostitusi, hal ini tidak mungkin tercapai bila setiap yang ditangkap dapat bebas kembali setelah membayar sejumlah uang jaminan kepada aparat kepolisian. Upaya ini laksana bermain frisbee,tangkap lalu lepaskan kembali.

Untuk melawan korupsi yang sudah membudaya diperlukan usaha dan proses kontinu sehingga nilai-nilai baru dapat menggantikan nilai dan prinsip lama yang mengedepankan materi, pangkat, dan kedudukan sebagai ukuran kesuksesan seseorang walaupun untuk mendapatkannya orang tersebut memilih jalan menerabas yaitu korupsi.

Sekarang ini sering kita dapati bahwa mayarakat akan terkagum-kagum saat melihat seorang pejabat membelikan mobil mewah kepada ankanya. Masyarakat mengangggap bahwa sang bapak, yang ternyata seorang koruptor, telah sukses dalam menjalankan perannya dengan memenuhi semua kebutuhan keluargannya. Mayarakat tidak pernah mau tahu dari mana si bapak mampu mendapatkan uang sebesar itu padahal statusnya hanyalah seorang pegawai negeri biasa. Sedangkan bila mendapati seorang maling sapi di kampungnya, masyarakat langsung meledak amarahnya bahkan langsung menyusun jadwal ronda malam demi keamanan ternaknya. Disinilah terlihat mengapa topik korupsi cenderung dihindari masyarakat karena bagi masyarakat awam korupsi hanyalah hal-hal yang berhubungan dengan pejabat dan pemerintahan tingkat tinggi. Masyarakat kurang peduli karena mereka tidak merasa dirugikan secara langsung, mereka bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana cara melarikan uang 2 miliar rupiah.Dari sini kita perlu mengajak masyarakat berpikir kritis dan sadar bahwa uang yang dicuri adalah uang mereka juga dan secara langsung mereka turut dirugikan. Untuk mengubah paradigma ini dapat dilakukan dengan pengadaan seminar mengenai arti kebangsaan dan korupsi agar rasa kepemilikan atas bangsa dan negara meningkat hingga akhirnya masyarakat mampu melakukan kontrol sosila melalui LSM sebagai society’s eye di lingkungannya.

Upaya berikutnya adalh meningkatkan kinerja sistem hukum yang berlaku. Selama ini banyak kasus korupsi yang berhenti di tengah jalan, sebut saja kasus korupsi (Alm.) Soeharto di 7 yayasan yang besarnya mencapai Rp1,4 triliun, kasus Bapindo yang kebobolan Rp1,3 triliun, dan masih banyak lagi. Kasus korupsi dipetieskan di tingkat peradilan dengan harapan masyarakat pun akan segera lupa. UU anti korupsi dibuat hanya menjadi lembaran penyempurna kitab hukum yang ada. Kenyataan ini sejalan dengan hasil survei Tranparency International yang menempatkan kepolisian, kejaksaan, parpol, dan DPR sebagai lembaga terkorup negeri ini. Kepolisian yang seharusnya menangkap koruptor, kejaksaan yang seharusnya mengusut dan memproses hukum koruptor, serta DPR sebagai pembuat undang-undang justru menjadi barisa terdepan pembela korupsi. Memang benar kenyataannya bahwa sistem kita telah teracuni korupsi hingga tulang sumsum. Tetapi bukan tidak mungkin bagi kita untuk membasminya. Sebagai referensi, kita dapat mengambil China sebagai contoh negara yang tegas mengibarkan bendera anti korupsi. Di negeri tirai bambu ini, setiap pejabat pemerintah yang terbukti korupsi langsung di hukum mati dan keluarga sang terpidana pun dilarang untuk menjadi pegawai negara. Sistem yang tegas seperti ini menyebabkan pegawai negerinya takut untuk korupsi karena resikonya lebih besar ketimbang manfaat yang didapat. Usulan tambahan dari saya pribadi adalah menambahkan nama tambahan “rampok” untuk koruptor dan keluarganya. Penganugerahan nama tambahan ini harus disertakan ke dalam setiap tanda identitas baik KTP, SIM, absensi daftar peserta kelas, dan Kartu Keluarga hingga 5 tahun ke depan. Pemberian hukuman fisik dan mental seperti ini akan menjadi shock therapy bagi seluruh bangsa sehingga orang yang akan mengambil korupsi sebagai jalan pintas dapat berpikir ulang mengingat sejuta konsekuensi yang akan menimpanya.

Ringkasnya, upaya pembentukan budaya anti korupsi dimulai dari usaha kuratif (penyembuhan) seperti di atas. Ibarat ladang, sebelum dimulai musim tanam harus disiangi terlebih dahulu dari ilalang yang tumbuh. Selanjutnya mari kita teliti langkah preventif apa saja yangd apat kita lakukan.

Perubahan menuju budaya anti korupsi tidak hanya dilakukan dengan membenahi sistem yang ada seperti penegakkan hukum UU anti korupsi, perlindungan saksi, kontrol masyarakat melalui LSM (contohnya, ICW[3]) hingga reformasi birokrasi yang telah mulai dilakukan sekarang ini. Yang tidak kalah penting adalah membenahi para penggerak sistem tersebut yaitu manusia. Langkah pembentukan budaya anti korupsi yang paling mendasar diberikan di dalam sebuah keluarga. Keluarga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Orang tua harus mampu memberi teladan bagi anak-anaknya. Sering kita jumpai orang tua yang menyuruh anaknya berkata bahwa mereka sedang tidak ada di rumah kepada tamu yang datang padahal orang tua tersebutadadi rumah hanya saja sedang tidak ingin menerima tamu. Tindakan seperti ini mengajarkan bahwa anak boleh berbohong dan anak bahkan bisa bekerja sama dengan orang lain untuk berbohong. Seharusnya orang tua sebagai guru pertama anak-anaknya mampu menanamkan nilai-nilai kebenaran dan budi pekerti yang luhur sesuai ajaran agama dan nilai-nilai di masyarakat. Di dalam dunia pendidikan pun sering kita temui praktek ketidakjujuran.Contohnya saja, untuk mencapai target kelulusan 100%.Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada guru di sebuah sekolah yang rela memberikan jawaban ujian kepada anak didiknya. Padahal output dunia pendidikan yang terpenting adalah bukan hanya nilai akademis sang anak tetapi juga keluhuran budi dan kesehatan mental sang anak. Bila dibiarkan terus seperti ini, tentunya kita hanya akan mengahsilkan orang pintar tanpa akhlak yang nantinya justru menjadi koruptor-koruptor masa depan. Solusi yang bisa dipertimbangkan untuk permasalahan di atas adalah dengan penambahan jam untuk mata pelajaan yang mampu memberi makan rohani dan jiwa anak seperti, Agama, PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), dan Sejarah. Kurikulum pelajaran ini harusnya tidak hanya ditekankan pada hapal-menghapal isi buku teks, pasal-pasal, sejarah lampau melainkan mengajak siswa untuk membahas masalah-masalah faktual dan isu-isu krusial mengenai masalah yang sedang dihadapi bangsa melalui forum diskusi sehingga setiap anak menyadari dan turut peduli akan nasib bangsa kita ke depan. Ada beberapa sekolah yang telah melakukan upaya untuk melatih siswa-siswanya berlaku jujur. Sebuah sekolah membuka kantin jujur dimana si murid dapat berbelanja dengan melayani diri sendiri, mulai dari mengambil barang yang ingin dibeli, membayar hingga mengambil jumlah uang kembalian sendiri. Adapun kegiatan yang belum lama ini dilakukan oleh anak-anak Sekolah Dasar di Jawa Tengah adalah upaya menulis surat antikorupsi. Memang untuk menuju perubahan besar harus dimulai dari yang kecil, dibina terus secara berkesinambungan hingga akhirnya tercipata budaya baru yang mampu diterima masyarakat. Seperti Napoleon pernah berkata, “Sesuatu yang salah bila diulang-ulang terus maka akan menjadi sebuah kebenaran”. Lantas apa yang kita ragukan, sesuatu yang kita perjuangkan ini adalah sebuah kebenaran, jangankan diulang-ulang tidak dikatakan pun akan tetap menjadi sebuah kebenaran.

Sumber

· Wikipedia. (2008) ICW. Wikipedia. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://en.wikipedia.org/wiki/ICW.htm

  • Analisa- Fakta dan Kenyataan di Indonesia. Abbas Amien. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Memantau Anggaran Publik. Rinto Andriono. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Pengertian atau Definisi Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Muhd. K. Salim. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.tempointeraktif.com

  • Dampak Suap dan Korupsi terhadap Kinerja Ekonomi. Andi Irawan. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.sinarharapan.com

  • Dampak Sosial Politik dari Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.tempointeraktif.com

  • Siswa Dilatih Jujur Melalui Perangkat Sekolah untuk Budaya Anti Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=319382&kat_id=23

  • Generasi Muda Indonesia adalah Pendorong Reformasi. A. Umar Said. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Prospek Manajemen Proyek Profesional dalam pemberantasan KKN di Indonesia. Nugget F.Gunawi PMP. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Hukum Lemah, Korupsi Merajalela. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Jangan Terlalu Serius. Dhoni Handhoko. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Kasus-kasus Korupsi di Indonesia. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.tempointeraktif.com

  • Pendidikan Anti Korupsi. Prof. Dr. H. Buchari Alma. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.cimbuak.net

  • PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.tempointeraktif.com

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1267

  • UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.tempointeraktif.com

  • Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • Supremasi Hukum, Kenyataan Yang Sulit Terwujud. Anang Usman, SH. . Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.transparansi.or.id

  • UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses tanggal 15 Januari 2008 di:

http://www.tempointeraktif.com




[1] IPK (Indeks Persepsi Korupsi) adalah indeks penilaian besarnya korupsi di suatu negara yang dikeluarkan oleh Transparency International (lembaga dunia yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi). Angka 1 merujuk pada negara terkorup dan 10 untuk negara terbersih. IPK dilihat dari layanan publik yang diberikan oleh pemerintah di negara yang bersangkutan.

[2] Dikutip dari Tajuk Rencana, Surat Kabar Harian Kompas tanggal 13 November 2007

[3] ICW (Indonesian Corruption Watch) adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia


Actions

Information

One response

16 05 2009
Fares

Lanjut terus2an kita menulis tentang perbuatan korupsi yang dikerjakan sekelompok manusia secara sistematis, pemiskinan yang terencana, pembodohan yang terstruktur, mari kita tanpa bosan terus gempur koruptor tanpa henti, yakin dan percaya, suatu saat dapat kita kikis lapis demi lapis borok2 korupsi ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: